TABLOIDTIRAI.COM - Aliansi Mahasiswa Progresif Riau (AMPRI) mendesak Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) segera membuka hasil pemeriksaan atas dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Kabid Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Inhu, berinisial Yandri Piliasman. Yandri disebut-sebut terlibat hubungan tak pantas dengan seorang staf di bidang yang sama.

Aktivis AMPRI, Rizal, menyayangkan lambannya penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, pengaduan sudah disampaikan sejak sebulan lalu, namun hingga kini belum ada kejelasan hasil pemeriksaan dari pihak inspektorat.

"Sudah satu bulan berlalu, tapi hasil pemeriksaannya belum juga jelas, padahal bukti-bukti dugaan perselingkuhan Kabid Yandri dengan stafnya sudah menguat. Ada apa dengan Inspektorat Inhu?" ujar Rizal dalam pernyataannya, Selasa (17/6).

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan konsolidasi internal AMPRI dan berencana akan menggelar aksi lanjutan Demo jilid 2 guna mendesak percepatan penanganan dugaan masalah perselingkuhan Kabid Olahraga Disporapar Inhu itu. "Senin atau Selasa besok kita pastikan akan demo lagi di kantor Gubernur Riau dan kantor Inspektorat Riau," tutup Rizal.

Terpisah, Kepala Inspektorat Inhu, Boyke David Elman Sitinjak, saat dikonfirmasi Rabu malam (18/6), mengakui bahwa pihaknya masih melakukan pemeriksaan atas kasus tersebut, termasuk beberapa pengaduan lain yang masuk secara bersamaan.

"Kita sedang periksa pak, sekalian dengan beberapa pengaduan lainnya. Jangan khawatir, sepintas saya lihat (permasalahan-red) sesuai dengan yang disampaikan, tapi tim kami harus hati-hati melihatnya," ungkap Boyke.

Ia menegaskan bahwa Inspektorat Inhu tetap berkomitmen menuntaskan pemeriksaan, meski ditengah sorotan publik dan desakan aksi unjuk rasa dari mahasiswa di Pekanbaru.

"Kita tetap menangani, ada atau tidaknya demo itu hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Kami tetap periksa agar jelas perkaranya, supaya tidak kalah jika yang bersangkutan menggugat Pemda ke PTUN. Setakat ini, indikasinya memang seperti yang diisukan. Tapi kami tetap perkuat bukti-bukti pendukung sebelum ambil keputusan," tutup Boyke.

AMPRI menilai ketegasan dan keterbukaan Inspektorat sangat penting untuk menjaga wibawa institusi pemerintahan dan memastikan ASN di Inhu bersih dari perilaku yang mencoreng etika dan moral publik.