TABLOIDTIRAI.COM - Dugaan keterlibatan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, dalam pengelolaan puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu kegelisahan publik. Isu ini berkembang cepat dan menjadi sorotan tajam, lantaran menyangkut program strategis nasional yang semestinya steril dari kepentingan pribadi maupun kelompok.

Program MBG yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto selama ini diproyeksikan sebagai tulang punggung peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar. Namun, munculnya dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam pengelolaan langsung titik-titik dapur justru dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik.

Sorotan menguat setelah beredar informasi bahwa Markarius Anwar disebut-sebut memiliki kendali atas hingga 35 titik dapur MBG di Pekanbaru.

Hal itu turut dibenarkan oleh narasumber yang minta identitasnya dirahasiakan. "Saya tidak bisa claim 35 titik dapur tersebut, namun jika ditanya ada, jawabannya ada. Salah satunya yang ada di Okura, Rumbai. Wawako punya dapur di sana,” ujarnya, Minggu (10/5).

Jika dugaan itu benar, publik menilai telah terjadi pergeseran peran yang berbahaya. Pejabat daerah yang seharusnya berdiri di garis pengawasan dan pengendalian program, justru diduga terlibat sebagai operator atau pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam pelaksanaan.

Kekhawatiran itu juga disampaikan Ketua PMII Kota Pekanbaru, Muhammad Arsyad. Ia menilai potensi konflik kepentingan tidak bisa dianggap remeh. “Pejabat daerah sejatinya menjadi pengawas jalannya program, bukan ikut bermain di dalam sistem,” kata Arsyad, Senin pagi (11/5).

Lebih jauh, Arsyad mendesak agar otoritas terkait segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin pengelolaan dapur SPPG di Pekanbaru. Ia secara tegas mendesak Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, serta Koordinator BGN Regional Riau, Achmad Wardana untuk turun dan mengevaluasi kembali izin kepemilikan.

“Jika benar Wakil Walikota Pekanbaru punya dapur MBG, apalagi informasinya sampai puluhan, segera bekukan dan evaluasi kembali,” tegasnya.

Dugaan penguasaan puluhan titik dapur ini pun memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan transparansi mekanisme pengelolaan, pihak-pihak yang terlibat, hingga sumber pendanaan dalam membangun jaringan SPPG dalam skala besar.

Sebagai program prioritas nasional, MBG menyedot perhatian dan anggaran besar dari pemerintah pusat. Karena itu, masyarakat menuntut agar implementasinya bebas dari praktik monopoli, konflik kepentingan, maupun kepentingan politik dan bisnis terselubung.

Di tengah derasnya sorotan, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, memberikan klarifikasi dan membantah tudingan tersebut.

“Saya tidak punya dapur MBG. Ada yayasan yang saya jadi pembinanya sekarang mereka mengelola 2 dapur MBG. Dan satu pondok pesantren yang saya dewan pembinanya, saya bantu agar siswanya dapat MBG. Itu saja mungkin yang ada keterkaitan nya dengan saya,” terangnya, menjawab konfirmasi wartawan, Senin (11/5).

Ia juga menegaskan bahwa perannya sebagai kepala daerah tetap berada dalam koridor pembinaan dan pengawasan.

“Secara rutin kami memang mengumpulkan kepala SPPG nya, saya pernah hadir sekali. Sisanya sekda selaku ketua satgas yang hadir,” kata Markarius Anwar.

Meski bantahan telah disampaikan, polemik belum mereda. Di tengah tuntutan transparansi, publik kini menunggu langkah konkret dari otoritas terkait untuk memastikan bahwa program yang menyasar kepentingan rakyat luas ini benar-benar berjalan bersih, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. (Tim)